Kontroversi muncul di DPRD DKI Jakarta ketika beberapa anggota DPRD dituduh bermain slot dalam ruang paripurna selama proses rapat. Namun, anggota DPRD yang bersangkutan membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa yang mereka mainkan adalah permainan Candy Crush, bukan slot.
Insiden ini terjadi ketika sedang berlangsungnya rapat paripurna penting di DPRD DKI Jakarta. Beberapa anggota DPRD terlihat fokus pada perangkat elektronik mereka, yang kemudian diketahui bermain permainan seluler. Muncul kecurigaan bahwa anggota DPRD tersebut sedang bermain mesin slot online selama waktu rapat yang seharusnya digunakan untuk membahas isu-isu penting terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
Baca Artikel Menarik Lain nya Disini
Setelah video singkat tentang insiden tersebut menyebar di media sosial, banyak warga Jakarta yang merasa marah dan kecewa. Mereka merasa bahwa perilaku anggota DPRD yang seharusnya mewakili kepentingan masyarakat merupakan hal yang tidak etis dan tidak pantas dilakukan dalam ruang paripurna.
Namun, anggota DPRD yang dituduh bermain slot membantah tuduhan tersebut dengan tegas. Mereka menyatakan bahwa yang mereka mainkan adalah permainan Candy Crush, bukan slot online. Mereka mengklaim bahwa permainan tersebut hanya sebagai bentuk hiburan ringan selama waktu istirahat dalam rapat yang berlangsung panjang.
Seorang anggota DPRD yang ingin tetap anonim menyatakan, “Kami mengakui bahwa kami bermain permainan seluler saat istirahat rapat. Namun, kami ingin menegaskan bahwa itu adalah Candy Crush, bukan slot online seperti yang dituduhkan oleh beberapa pihak. Kami juga sadar akan tanggung jawab kami sebagai anggota DPRD dan selalu berusaha menjalankan tugas kami dengan sebaik-baiknya.”
Namun, bantahan dari anggota DPRD ini tidak berhasil meredam kemarahan publik. Banyak warga Jakarta masih merasa bahwa permainan apa pun yang dimainkan di ruang paripurna, terutama saat sedang berlangsungnya rapat penting, adalah hal yang tidak pantas. Mereka menuntut etika yang lebih tinggi dari para wakil rakyat dan menekankan pentingnya fokus pada tugas-tugas mereka sebagai pembuat kebijakan.
Menghadapi tekanan dari publik dan rekan-rekan anggota DPRD yang tidak puas dengan insiden tersebut, pihak DPRD DKI Jakarta mengumumkan bahwa mereka akan menyelidiki insiden tersebut secara menyeluruh. Komisi Etika DPRD akan meneliti rekaman video dan mendengarkan keterangan dari anggota DPRD yang bersangkutan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.
Dalam situasi ini, pembahasan tentang tanggung jawab dan etika anggota DPRD menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat Jakarta. Di tengah tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dari para wakil rakyat, insiden ini menjadi pelajaran bagi seluruh anggota DPRD bahwa perilaku mereka akan selalu diperhatikan dan dinilai oleh masyarakat yang mereka wakili.